Get Adobe Flash player
Kita Sukseskan Rakernas 2012 dengan tema “Pemantapan Sistem Kamar untuk Mewujudkan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Profesionalisme Hakim”
Click on the slide!

Sambutan Ketua MA RI kepada Para Peserta Rakernas 2012

Rakernas 2012 >> Serba-serbi

{flv}Sambutan{/flv}

More...
Click on the slide!

Testimoni Tuada Pembinaan tentang Rakernas 2012

Rakernas 2012 >> Serba-serbi

Testimoni Ketua Muda Pembinaan tentang Persiapan Rakernas 2012

{flv}testimoni-tuada-bin{/flv}

More...
Click on the slide!

Persiapan Rakernas 2012

Rakernas 2012 >> Liputan Umum

Ketua MA Mempersiapkan Rakernas 2012

{jcomments on}{tab=Indonesia} Rakernas kali ini juga akan menerapkan Sistem Paperless…

More...
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

Bahasa Indonesia

Dari Hakim Terbang hingga Jabatan Lowong

Jakarta l Portal Rakernas

Lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara memiliki problematika yang khas. Salah satunya ialah soal kekurangan hakim.

“Peradilan militer kekurangan hakim sehingga kami punya program hakim terbang,” kata Sulistyo, SH, M.Hum, dalam rapat pleno hari ke-3 Rakernas, Rabu (21/9/2011).

Dirjen Badilmiltun tersebut menyebutkan, program hakim terbang mirip dengan program sidang keliling yang sudah berjalan di lingkungan peradilan lainnya.

“Hakim di satu lingkungan peradilan militer setiap saat harus siap diberangkatkan ke lingkungan peradilan militer lainnya, apabila ternyata ada satu pengadilan militer yang membutuhkan tenaga hakim untuk bersidang,” ujar Sulistyo.

Di seluruh Indonesia saat ini terdapat 23 satker di lingkungan peradilan militer. Tiga di antara 23 satker itu adalah Pengadilan Militer Tinggi yang terdapat di Medan, Jakarta dan Surabaya.

Bila di peradilan militer ada hakim terbang, di peradilan tata usaha negara terdapat jabatan lowong untuk posisi pimpinan.

Saat ini di seluruh Indonesia terdapat 4 PTTUN dan 26 PTUN. 30 satker itu didukung 276 hakim dari total 336 hakim yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Sulistyo menyatakan, pihaknya kekurangan 22 hakim dengan pangkat/golongan IV/C untuk mengisi jabatan pimpinan pengadilan tingkat pertama.

“Kami sudah mengusulkan supaya ada hakim dari peradilan umum yang diangkat jadi pimpinan PTUN,” ujar Sulistyo.

(hermansyah)

 

Bahasa Inggris

Typical Problem of The Military Courts and The Administrative Courts

Jakarta, The National Working Meeting Portal


The Military Courts and The Administrative Courts have typical problems. One of them is the shortage of judges.


In the plenary meeting, on the third day of The National Working Meeting 2011 (Sunday, 21/9), The Director General of Military and Administrative Courts Mr. Sulistyo, SH., M.Hum asserted that in order to handle the judges shortage in The Military Courts,  The Directorate General of Military and Administrative Courts has a program similar with the circuit courts program that has been implemented in another court environment. In The Military Courts, the program is whenever there was any military court required a judge to conduct a trial, then a judge of the other military court has to be ready to be dispatched to that court.


Nowadays, there are 23 military courts all over Indonesia. Three of them are The Applellate Military Courts in Medan, Jakarta, and Surabaya.


Meanwhile the administrative courts face problems in terms of vacancy for the leader position.


Until now, Indonesia has 4 Appellate Administrative Courts, and 26 Administrative Courts of First Instance. Those 30 working units are supported by 276 judges of overall 336 judges in the administrative courts environment.


Mr. Sulistyo said that the administrative courts environment is shortage of 22 judges with the rank/group IV/c, to fill in the position of The Court Leaders of First Instance.
"We already suggested the appointment of judges from The General Courts to be the leader of The Administrative Courts," added Mr. Sulistyo.