Get Adobe Flash player
Kita Sukseskan Rakernas 2012 dengan tema “Pemantapan Sistem Kamar untuk Mewujudkan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Profesionalisme Hakim”
Click on the slide!

Sambutan Ketua MA RI kepada Para Peserta Rakernas 2012

Rakernas 2012 >> Serba-serbi

{flv}Sambutan{/flv}

More...
Click on the slide!

Testimoni Tuada Pembinaan tentang Rakernas 2012

Rakernas 2012 >> Serba-serbi

Testimoni Ketua Muda Pembinaan tentang Persiapan Rakernas 2012

{flv}testimoni-tuada-bin{/flv}

More...
Click on the slide!

Persiapan Rakernas 2012

Rakernas 2012 >> Liputan Umum

Ketua MA Mempersiapkan Rakernas 2012

{jcomments on}{tab=Indonesia} Rakernas kali ini juga akan menerapkan Sistem Paperless…

More...
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

Bahasa Indonesia

Serapan Anggaran Masih Rendah, Korwil Perlu Difungsikan

Jakarta l Portal Rakernas

Hingga Agustus 2011, serapan anggaran Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya baru mencapai 40 persen. Serapan terendah di belanja modal.

Hal ini diungkapkan Sekretaris MA, Drs. H. Rum Nessa, SH, MH dalam rapat pleno hari ke-3 Rakenas, Rabu (21/9/2011).

Untuk mengatasi persoalan ini, Sekretaris MA menghimbau agar koordinator-koordinator wilayah difungsikan dengan baik. Hal ini sesuai dengan saran BPK.

“Kalau korwil tidak berjalan dengan baik, akan selalu ada kendala,” ungkap Rum Nessa.

Meskipun serapan masih rendah, Sekretaris MA tetap mewanti-wanti agar tidak gegabah membelanjakan anggaran.

“Hati-hati dengan pengadaan tanah,” Rum Nessa mengingatkan.

Sementara itu, Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Dr. H. Subagyo, SH, MM, menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya memperjuangkan kemandirian anggaran MA selaku lembaga yudikatif.

“Kita ingin agar anggaran kita prosentasenya tetap dari APBN tiap tahun,” ujar Subagyo.

Selama ini, Subagyo menambahkan, anggaran yang diberikan kepada MA adalah anggaran berbasis budget, padahal idealnya berbasis program. “Jadi, kita ini nrimo ing pandom,” ungkapnya.

Kesempatan rapat pleno yang dihadiri seluruh peserta Rakernas ini juga dimanfaatkan Kepala BUA untuk menepis anggapan miring.

“Kami bukan tukang bagi-bagi proyek. Semua ada sistem dan prosedurnya,” kata Subagyo. Dalam hal anggaran, pihaknya tidak bisa menentukan sendiri, melainkan harus berkoordinasi dengan Bappanes, Kemenkeu dan DPR.

Untuk menepis anggapan itu, lanjut Subagyo, pada tahun 2010 BUA mengundang Panitera/Sekretaris dari pengadilan tingkat pertama dan banding untuk melakukan simulasi mengenai cara menyusun anggaran. “Bagaimana anggaran turun sampai definitifnya,” ujar Subagyo.

Lebih lanjut, Subagyo menegaskan, jika masih ada pihak-pihak yang memprotes masalah pembagian anggaran dari BUA ke satker-satker, berarti pihak-pihak itu belum tahu sistem dan prosedur yang sebenarnya.

(hermansyah)

Bahasa Inggris

The Low Budget Absorption, Regional Coordinators Need to be Functionalized

Jakarta, The National Working Meeting Portal


In the plenary meeting, held on the third day of The National Working Meeting 2011 (Wednesday, 21/9), The Supreme Court Secretary Mr. Drs. H. Rum Nessa, SH., MH. revealed that until August 2011, the budget absorption of The Supreme Court and its subordinates, the four judicial environments, just reached 40%. The lowest absorption was on the capital purchasing.


To handle this problem, The Supreme Court Secretary adviced for the functionalization of the regional coordinators accord with the State Audit Board's suggestion, "If the regional coordination run unwell, then there will always be obstacles."


Despite the low budget absorption, Mr. Rum Nessa constantly warned responsible parties not to be reckless in budget spending. "Be careful with the land purchasement," warned the Secretary of The Supreme Court.


Meanwhile, The Head of The Administrative Affairs Unit Dr. H. Subagyo, SH., MM. said that his party keep trying to fight for the autonomy of the Supreme Court Budgetary.
"We are hoping the constancy of our budgetary percentage from The National Budget, every year," explained Mr. Subagyo.


All this time, according to Mr. Subagyo, the budget for The Supreme Court is based on the cost when the ideal should be based on the program. “Jadi, kita ini nrimo ing pandom” ("So right now we only take what have been given"), expressed the Head of The Administrative Affairs Unit.


In this occasion The Head of Administrative Affairs Unit also tried to erase negative opinions.


"We are not just simply allocating projects. There is system and procedure," said Mr. Subagyo. In terms of the budget, parties can not decide it by themselves, but they need to coordinate with The National Development Planning Board, The Finance Ministry, and The Indonesian Legistilative Assembly.


To erase this perception, in 2010 The Administrative Affairs Unit invited Registrars/Secretaries from Courts of First Instance and Appellate Courts to hold simulation on how to manage the budget. "How to manage the budget to decline as far as its definitive," said The Head of The Administrative Affairs Unit.


Furthermore, Mr. Subagyo asserted that if there were any parties who protest the budget distribution from the Administrative Affairs Unit to the working units, means that those parties have not known the real system and procedure.