Bahasa Indonesia
Serapan Anggaran Masih Rendah, Korwil Perlu Difungsikan
Jakarta l Portal Rakernas
Hingga Agustus 2011, serapan anggaran Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya baru mencapai 40 persen. Serapan terendah di belanja modal.
Hal ini diungkapkan Sekretaris MA, Drs. H. Rum Nessa, SH, MH dalam rapat pleno hari ke-3 Rakenas, Rabu (21/9/2011).
Untuk mengatasi persoalan ini, Sekretaris MA menghimbau agar koordinator-koordinator wilayah difungsikan dengan baik. Hal ini sesuai dengan saran BPK.
“Kalau korwil tidak berjalan dengan baik, akan selalu ada kendala,” ungkap Rum Nessa.
Meskipun serapan masih rendah, Sekretaris MA tetap mewanti-wanti agar tidak gegabah membelanjakan anggaran.
“Hati-hati dengan pengadaan tanah,” Rum Nessa mengingatkan.
Sementara itu, Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Dr. H. Subagyo, SH, MM, menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya memperjuangkan kemandirian anggaran MA selaku lembaga yudikatif.
“Kita ingin agar anggaran kita prosentasenya tetap dari APBN tiap tahun,” ujar Subagyo.
Selama ini, Subagyo menambahkan, anggaran yang diberikan kepada MA adalah anggaran berbasis budget, padahal idealnya berbasis program. “Jadi, kita ini nrimo ing pandom,” ungkapnya.
Kesempatan rapat pleno yang dihadiri seluruh peserta Rakernas ini juga dimanfaatkan Kepala BUA untuk menepis anggapan miring.
“Kami bukan tukang bagi-bagi proyek. Semua ada sistem dan prosedurnya,” kata Subagyo. Dalam hal anggaran, pihaknya tidak bisa menentukan sendiri, melainkan harus berkoordinasi dengan Bappanes, Kemenkeu dan DPR.
Untuk menepis anggapan itu, lanjut Subagyo, pada tahun 2010 BUA mengundang Panitera/Sekretaris dari pengadilan tingkat pertama dan banding untuk melakukan simulasi mengenai cara menyusun anggaran. “Bagaimana anggaran turun sampai definitifnya,” ujar Subagyo.
Lebih lanjut, Subagyo menegaskan, jika masih ada pihak-pihak yang memprotes masalah pembagian anggaran dari BUA ke satker-satker, berarti pihak-pihak itu belum tahu sistem dan prosedur yang sebenarnya.
(hermansyah)
Bahasa Inggris
The Low Budget Absorption, Regional Coordinators Need to be Functionalized
Jakarta, The National Working Meeting Portal
In the plenary meeting, held on the third day of The National Working Meeting 2011 (Wednesday, 21/9), The Supreme Court Secretary Mr. Drs. H. Rum Nessa, SH., MH. revealed that until August 2011, the budget absorption of The Supreme Court and its subordinates, the four judicial environments, just reached 40%. The lowest absorption was on the capital purchasing.
To handle this problem, The Supreme Court Secretary adviced for the functionalization of the regional coordinators accord with the State Audit Board's suggestion, "If the regional coordination run unwell, then there will always be obstacles."
Despite the low budget absorption, Mr. Rum Nessa constantly warned responsible parties not to be reckless in budget spending. "Be careful with the land purchasement," warned the Secretary of The Supreme Court.
Meanwhile, The Head of The Administrative Affairs Unit Dr. H. Subagyo, SH., MM. said that his party keep trying to fight for the autonomy of the Supreme Court Budgetary.
"We are hoping the constancy of our budgetary percentage from The National Budget, every year," explained Mr. Subagyo.
All this time, according to Mr. Subagyo, the budget for The Supreme Court is based on the cost when the ideal should be based on the program. “Jadi, kita ini nrimo ing pandom” ("So right now we only take what have been given"), expressed the Head of The Administrative Affairs Unit.
In this occasion The Head of Administrative Affairs Unit also tried to erase negative opinions.
"We are not just simply allocating projects. There is system and procedure," said Mr. Subagyo. In terms of the budget, parties can not decide it by themselves, but they need to coordinate with The National Development Planning Board, The Finance Ministry, and The Indonesian Legistilative Assembly.
To erase this perception, in 2010 The Administrative Affairs Unit invited Registrars/Secretaries from Courts of First Instance and Appellate Courts to hold simulation on how to manage the budget. "How to manage the budget to decline as far as its definitive," said The Head of The Administrative Affairs Unit.
Furthermore, Mr. Subagyo asserted that if there were any parties who protest the budget distribution from the Administrative Affairs Unit to the working units, means that those parties have not known the real system and procedure.
- Hasil Rumusan Rakernas Manado 2012
- Kali Kedua, Rakernas Dengan Paperless Berhasil
- Kain Bentenan Jadi Andalan
- Tak Sekedar Bunaken dan Bubur Manado
- Inilah Payung Hukum Sistem Kamar di MA
- Mengapa Harus Sistem Kamar?
- Dari Remunerasi hingga Promosi-Mutasi
- Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung (Paparan Waka MA Bidang Yudisial)
- Pemaparan Ketua Muda Pengawasan : Sistem Pemantapan Pengawasan Internal Dalam rangka Menuju Peradilan yang Agung
- Permasalahan Hukum lingkungan PTUN Jakarta
- Permasalahan Hukum PTUN Surabaya
- Permasalahan Hukum LIngkungan PTUN Medan
- Permasalahan Hukum Lingkungan PTUN Makassar
- Permasalahan Hukum Lingkungan PT Palangkaraya
- Permasalahan Hukum PT Padang


