Kamis, 01 November 2012 09:04 | Ditulis oleh Isma Purnawati | 
| 
| 
Indonesia
Humas-Manado: "Kekhawatiran saya terhadap peserta tidak bisa mengikuti system paperless di rakernas ini terbantahkan, karena semua peserta sekarang sudah terbiasa hijrah dari sistem cetak ke sistem digital, sejak jauh hari mereka sudah bisa membaca bahan-bahan rakernas di Portal Rakernas Mahakamah Agung, untuk itu saya menyatakan bahwa Rakernas yang menggunakan system paperless untuk kedua kalinya ini berhasil." Ungkap Ketua Steering committee Rakernas Mahkamah Agung , Nurhadi SH., MH, dalam sambutannya pada acara Penutupan Rakernas 2012 di hotel Peninsula Manado (1/11).
Nurhadi menegaskan bahwa beberapa peserta yang tidak bisa mengikuti Rakernas bukan karena tidak bisa mengakses bahan-bahan di portal Rakernas, tetapi karena sakit atau kegiatan yang memang tidak bisa digantikan. Dalam laporannya Sekretaris Ketua Mahkamah Agung ini malaporkan bahwa Rakernas yang berlangsung selama empat hari ini (28 Oktober sampai 1 November) berjalan dengan tertib dan sesuai jadwal yang telah dibuat. Rakenas ini juga dibarengi dengan suksesnya rakernas Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) rakernas Ikatan Panitera Sekretaris Indonesia (IPASPI), dan Rakernas Dharmayukti Karini.
English
The Second times, Paperless in the National Working Meeting Success
|
Rabu, 31 Oktober 2012 11:52 | Ditulis oleh Isma Purnawati | | |
IndonesiaHumas – manado. Memasuki hari ke empat dalam Rapat Kerja Nasional 2012,pagi ini sesi pemaparan disampaikan oleh Para Eselon I Mahkamah Agung RI yang terdiri dari Sekretaris MA (Bpk.Nurhadi , SH, MH), Kepala Badan Urusan Administrasi ( Bpk. Aco Nur, SH.,MH) , Kepala Badan Pengawasan (Bpk. DR. H. M. Syarifuddin,SH., MH.), Kepala Badan Litbang Diklatkumdil (Ibu Siti Nurdjanah,SH.MH) ,Dirjen Badimiltun (Bpk. Sulistyo SH.MH), Dirjen Badilum ( Bpk. H. Cicut Sutiarso, SH., M.Hum), Direktur Bingganis Badilag ( Bpk. Purwosusilo).
EnglishThe exposure of Supreme Court Echelon I in the National Working Meeting 2012 in Commission Meeting
PR - Manado. Entering the fourth day during the National 2012, the morning session of the exposure presented by each echelon of the Supreme Court consisting of the Secretary of Supreme Court (Bpk.Nurhadi, SH, MH), Head of Administrative Affairs (Mr. Aco Nur, SH. MH), Head of the Supervision Board (Mr. DR. Syarifuddin HM, SH., MH.), Head of Training Center (Mrs. Siti Nurdjanah, SH.MH), Director General of Military and Administrative Courts (Mr. Sulistyo SH.MH), Director of General Courts (Mr. . H. Cicut Sutiarso, SH., M.Hum), Director Bingganis of Directorate General of Religious Courts (Mr. Purwosusilo).
Transparency of budget and program plans KOMDANAS (National Data Communications) are things that are appointed by the Secretary of the MA at the beginning of the session by echelon I presentation. Realization of the budget, and the current absorption of the Supreme Court is 70, 33% and that made the Supreme Court is ranked third nationally.
Rabu, 31 Oktober 2012 01:32 | Ditulis oleh Hermansyah | | |
IndonesiaManado l Badilag.net Mahkamah Agung tidak hanya menginginkan kesejahteraan hakim meningkat. MA juga menghendaki agar remunerasi untuk pegawai bisa mencapai 100 persen. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Ahmad Kamil, saat memberi pengarahan dalam Rakernas MA di Manado, Senin (29/10/2012). “Tidak ada diskriminasi antara hakim dan pegawai. Semua terbuka. Semua ada aturannya kenapa begini kenapa begitu,” ujar Ahmad Kamil.
|
- Hasil Rumusan Rakernas Manado 2012
- Kali Kedua, Rakernas Dengan Paperless Berhasil
- Kain Bentenan Jadi Andalan
- Tak Sekedar Bunaken dan Bubur Manado
- Inilah Payung Hukum Sistem Kamar di MA
- Mengapa Harus Sistem Kamar?
- Dari Remunerasi hingga Promosi-Mutasi
- Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung (Paparan Waka MA Bidang Yudisial)
- Pemaparan Ketua Muda Pengawasan : Sistem Pemantapan Pengawasan Internal Dalam rangka Menuju Peradilan yang Agung
- Permasalahan Hukum lingkungan PTUN Jakarta
- Permasalahan Hukum PTUN Surabaya
- Permasalahan Hukum LIngkungan PTUN Medan
- Permasalahan Hukum Lingkungan PTUN Makassar
- Permasalahan Hukum Lingkungan PT Palangkaraya
- Permasalahan Hukum PT Padang