Indonesia

Humas – manado. “IPASPI mendukung sistem Kamar untuk mewujudkan kesatuan hukum dan meningkatkan profesionalisme hakim” , begitulah kiranya tema yang di usung oleh Ikatan Panitera Sekretaris Pengadilan Indonesia di Rakernas Tahun ini.

Ketua MA, Bpk. M.Hatta Ali dalam sambutannya menyampaikan bahwa kode etik panitera dan juru sita mempunyai peranan yang sangat penting, karena dapat menjadi rambu – rambu yang tidak boleh dilanggar, jika sampai dilanggar maka akan membawa konsekuensi atau sanksi yang bisa dikenai.” Kalau ada ketentuan seperti ini, maka mau tidak mau seluruh anggota nya akan lebih berhati hati” dan tema yang di berikan IPASPI tahun ini dapat di lakukan secara parallel dari tingkat MA sampai dengan tingkat pertama.

Baru – baru ini Ketua MA juga mengeluarkan SEMA mengenai adanya kesatuan hukum pada tingkat MA dalam mewujudkan sistem kamar, didalam SEMA tersebut memang mengatur tentang MA tetapi ada ketentuan yang menyatakan bahwa rumusan dari semua yang kamar yang ada ( perdata, pidana, agama, TUN dan Militer) agar dipatuhi dan dilaksanakan dari tingkat pertama dan banding apabila substansi nya sama. Oleh karena itu diharapkan SEMA tersebut juga mendapatkan perhatian dari IPASPI.

Hal lain yang juga disampaikan adalah berkaitan dengan kesejahteraan yang diperjuangkan menjadi 100% khususnya bagi non hakim dan perubahan SK KMA no 143 tahun 2007 yang membedakan kelas pengadilan yaitu tipe A dan tipe B, diharapkan dengan SK yang baru, tidak ada kelas yang baru menjadi semua kelas 1a sehingga bisa mendapatkan tunjangan yang sama.

Oleh karenanya Ketua Mahkamah Agung mengharapkan kinerja dan disiplin semakin ditingkatkan dalam pelaksananaan tugas sehari - hari. Karena akibat nila setitik rusak susu sebelangan, orang tidak akan menilai apakah hakim yang berbuat atau panitera yang berbuat namun yang akan dinilai adalah lembaga yang berbuat. Semoga tidak ada yang berurusan dengan badan pengawasan, karena apabila sudah berurusan dengan bawas berarti ada laporan atas tindakan penyimpangan yang dilakukan, ujar Bpk. M. Hatta Ali seraya menutup sambutannya. ( humas/ Rakernas2012)

English

 

THE IMPORTANCE CODE OF CONDUCT FOR REGISTRAR AND SEIZOR

“IPASPI supports the chamber system to realize law unity and judges professionalism,” as a theme of Secretary Registrar Association of Indonesian Courts in National Working Meeting of the year.

The Chief Justice of Supreme Court, Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH, in his speech concerns about code of conduct of Registrar and Seizor as a regulation that should not be broken, otherwise sanctions will be imposed. “Through this regulation all members should be more carefully.” A theme of IPASPI this year could be realized through Supreme Court until the First Courts level.

Nowadays, the Chief Justice of Supreme Court, Dr. H. M. Hatta Ali declared circular of law unity in Supreme Court to realize the chamber system, despite this regulation there is provision of drafts from each chambers (civil, crime, religious, state administration, and military chamber) which should be followed and implemented from first courts until the Appellate Courts as it has similar substation. Therefore, this circular might be noticed by IPASPI.

Other things, are related to prosperity processed of 100% for non-judges of Supreme Court and conversion of Decision Letters of Chief Justice of Supreme Court number 423 years 2007 classified a type of the courts (class A and Class B), with this conversion the other type of class is no longer exist and all the first courts become A class and have similar prosperity.

However, the Chief Justice expects higher performance and discipline for enforcement of routines, because “a pot of milk is ruined by a drop of poison,” people would not appraise what judges have done or registrar have done rather than their institution. Hopefully there are no acts against Supervision Board, and if these processed means there are law deviation implied, said M. Hatta Ali as closing his speechs.